PENGARUH KEBIJAKAN WAJIB SALAT BERJAMAAH TERHADAP ETOS KERJA PEGAWAI DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Sejak tahun 1999 Pemerintah Pusat telah membuat kebijakan tentang Otonomi Daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah.Undang–undang ini telah mengubah peta politik dalam penataan kewenangan dan kewajiban pemerintah.Pemerintah daerah yang semula dikendalikan pemerintah pusat menjadi otonomi daerah.Menurut undang-undang tersebut pihak pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas atau lebih besar dalam mengatur pemerintahannya sendiri.

Kewenangan yang lebih luas tersebut, menuntut pemerintah daerah untuk lebih giat dan lebih peka dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam pembangunan daerah. Para pegawai pemerintah daerah dituntut untuk memiliki etos kerja yang tinggi agar semua pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan daerah dan pelayanan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.

Etos kerja merupakan cerminan dari sikap hidup yang mendasar dalam menghadapi dunia kerja. Pembentukan dan penguatan etos kerja tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas pendidikan atau prestasi yang berhubungan dengan profesi dan dunia kerja, tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti suasana batin dan semangat hidup yang bersumber pada keyakinan atau iman.1

Selengkapnya silahkan download

Comments

Got something to say?